KERJA SAMA MILITER ANTARA TNI AD - TENTARA DARAT MALAYSIA DALAM RANGKA TERWUJUDNYA PERSAHABATAN DAN STABILITAS KEAMANAN BERSAMA

Perkembangan lingkungan strategis pada tataran regional saat ini, menempatkan masalah keamanan sebagai hal yang krusial dan berpotensi menimbulkan konflik besar antar negara yang wilayahnya berbatasan langsung. Masalah fundamental berkisar pada perbedaan pemahaman garis batas kedua negara di wilayah tersebut. Untuk menyelesaikan permasalahan, berbagai upaya telah dilakukan, baik dengan cara diplomasi maupun sampai kepada pengerahan kekuatan militer, sehingga menciptakan kerawanan terhadap stabilitas keamanan di wilayah perbatasan tersebut. Dalam rangka mengatasi masalah keamanan tersebut, kedua negara telah sepakat untuk melakukan kerjasama militer antara kedua lembaga pertahanannya, dalam hal ini unsur-unsur TNI dengan Angkatan Perang Tentara Darat Malaysia.

Kerjasama di bidang Pertahanan dengan Malaysia telah diawali melalui security Arrangement pada tahun 1972, yang kemudian membentuk Komite Perbatasan yang bermanfaat untuk menangani isu-isu gangguan keamanan di wilayah perbatasan yang semakin meningkat, antara lain perompakan/pembajakan dan penyelundupan, perambahan hutan ilegal, penggeseran patok-patok perbatasan, dan masalah pelintas batas, terorisme internasional dan kejahatan lintas negara lainnya. Namun hal ini secara signifikan tidak mengurangi tingkat ancaman keamanan yang dihadapi di wilayah tersebut, terbukti dengan semakin maraknya isu gangguan keamanan tersebut, bahkan ketegangan antara dua negara, sehingga perlu ada peninjauan kembali tentang format kerjasama militer yang telah dilakukan selama ini. 

Berkaitan dengan hal tersebut serta untuk menyelaraskan visi dan persepsi antara dua negara dalam hal menjaga keseimbangan kekuatan di wilayah perbatasan, maka perlu optimalisasi kerjasama dibidang militer antara Indonesia dengan Malaysia dalam menjaga stabilitas keamanan diwilayah perbatasan, melalui program pendidikan militer, kerja sama operasi dan latihan, bidang intelijen, logistik, serta komunikasi dan perhubungan yang bersinergi dengan pembangunan wilayah perbatasan menggunakan kebijakan dan strategi yang tepat dalam rangka memelihara keutuhan wilayah dan menegakkan kedaulatan NKRI.