PERAN KOWIL DALAM MENDUKUNG REKONSILIASI PASCA KONFLIK SARA DI AMBON MELALUI KOMUNIKASI SOSIAL

Krisis moneter di Indonesia yang dimulai pada tahun 1997 di Indonesia sedikit banyak tidak terlepas dari perkembangan situasi Internasional, telah memicu krisis multi dimensi yang menyebabkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah sehingga meruntuhkan pemerintahan orde baru dengan mundurnya Presiden Suharto pada tanggal 13 Mei 1998. Hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan euforia demokratisasi menyebabkan munculnya kebebasan tanpa batas dengan menerapkan pemaksaan kehendak masing – masing. Kondisi ini menimbulkan konflik di berbagai daerah dengan terjadinya kerusuhan yang telah menyebabkan korban harta maupun jiwa. Konflik yang terjadi secara garis besar dapat dikategorikan sebagai konflik vertikal dan horizontal.

Meskipun intensitas konflik di beberapa daerah saat ini sudah menurun, namun kondisi keamanan belum dapat dikatakan kondusif betul, sebab masih menyimpan potensi konflik yang sangat besar terutama di daerah yang pernah mengalami konflik bernuansa SARA seperti di Ambon/Maluku, Sampit Kalimatan dan di Poso/Sulawesi Tengah yang baru saja diteror dengan peledakan Bom oleh kelompok yang menginginkan terjadinya instabilitas dalam masyarakat. Dapat diibaratkan bahwa kondisi psikologis (sikap, watak, prilaku) masyarakat Indonesia saat ini seperti rumput ilalang yang sudah sangat kering dan telah tersirami minyak tanah sehingga cukup dengan gesekan dan tiupan angin saja dapat langsung menyala dan terbakar dengan sangat cepat.

Maluku khususnya Ambon, setelah mengalami konflik yang meletus pada tanggal 19 Desember 1999, sejak itu Ambon mengalami periode – “konflik berkepanjangan”. Berbagai upaya dilakukan untuk menyelesaikan  konflik, namun upaya – upaya tersebut hanya menghasilkan “perdamaian semu”  yang sewaktu waktu  konflik dapat kembali terjadi. Berdasarkan UU RI no 34 tahun 2004 tentang TNI, TNI-AD mempunyai tugas pokok melaksanakan pertahanan negara di darat. Dalam melaksanakan tugas pokoknya TNI AD menyelenggarakan fungsi organik militer diantaranya fungsi teritorial, yang dilaksanakan terutama oleh satuan komando kewilayahan (kowil) dengan melaksanakan pembinaan teritorial mulai dari Kodam, Kodim sampai dengan Koramil.

Pembinan teritorial yang dilaksanakan di Ambon belum mencapai hasil yang optimal sehingga terjadi lagi kerusuhan pada 25 Mei 2004. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang apa yang salah dengan pembinaan territorial di Ambon?  Pertanyaan ini menjadi sangat penting, karena apabila pendekatan serta penanganan  yang dilakukan tidak tepat akan menyebabkan korban sia-sia, yang pada akhirnya akan menyebabkan disintegrasi bangsa.  Untuk menghindari disintegrasi bangsa tersebut maka diperlukan ketahanan masyarakat yang tinggi yang dapat dibentuk melalui pola binter yang optimal.