Gempa Guncang Bone & Sinjai, 15 Orang Luka

SINJAI - Gempa bumi berkekuatan 4,1 skala richter mengguncang Kabupaten Bone dan Sinjai, Sulawesi Selatan, Rabu (20/6/2012) pukul 10.32 Wita.

Sebanyak 15 orang mengalami luka akibat dampak tidak langsung gempa. Para korban merupakan warga Desa Patalassang, Kecamatan Sinjai Timur, Sinjai.

Informasi yang dihimpun, saat gempa terjadi para warga sedang memasak untuk acara hajatan di sebuah rumah panggung. Saat gempa mengguncang, ada sekira 30 orang di dapur. Rumah panggung itu roboh dan minyak yang berada di kompor mengenai warga. Beberapa orang juga tersiram kuah sop yang mendidih.

Sebanyak 13 korban saat ini masih menjalani perawatan di dua rumah sakit karena luka bakar serius, dua di antaranya kritis. Sementara dua korban lainnya dirawat di rumah.

Sementara itu, warga Kecamatan Sinjai Barat yang sedang merekam data e-KTP berhamburan keluar kantor kecamatan bersama Camat saat gempa mengguncang. Gempa dirasakan sekira 10 detik.

Dinas Komunikasi Informasi Kebudayaan Pariwisata yang bekerja sama dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah IV Makassar, merilis kekuatan gempa ialah 4,1 SR.

Titik pusat berada di darat, yakni 18 kilometer sebelah timur Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone. Gempa terjadi di kedalaman 21 kilometer.

take from : Okezone News

Ketua Komisi III Sebut KPK Mirip Infotainment

JAKARTA - Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika mengibaratkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) layaknya tayangan infotainment. Lembaga antikorupsi ini dinilai Pasek hanya mempertontonkan hiruk pikuk penegakan hukum, namun uang negara yang berhasil diselamatkan sangat kecil.

"Daripada terjebak penegakan hukum yang saya bilang infotainment, karena penegakan hukum itu lebih besar hingar bingarnya," ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/6/2012).

Kondisi ini, kata Pasek, juga memperlihatkan KPK hanya memprioritaskan kasus-kasus yang tidak substansial. Sementara perkara fundamental yang bisa memasukkan pendapatan negara yang lebih besar, kata dia, justru tidak ditangani KPK.

Menurut politukus asal Bali ini, KPK jilid III akan sangat hebat bila berhasil membongkar kasus pajak, tambang, dan penggelapan subsidi BBM yang bernilai triliunan rupiah.

"Tiga itu sajalah, kita main di hulu, kalau kita main di hulu pendapatan APBN kita akan meningkat, karena kita main di hulu. Yang harusnya diambil dan masuk ke kas negara, itu lebih bagus," terangnya.

Pasek menegaskan, jika KPK hanya menangkap koruptor-koruptor kelas teri dengan kerugian puluhan juta rupiah, hal itu bisa dilakukan oleh polisi. KPK, lanjut dia, seharusnya bisa mengusut lebih jauh kasus Gayus atau BLBI. "Ada kasus pajak yang besar-besar ituloh, ya Gayus itukan sudah terungkap, dari kasus Gayus itu sebenarnya pintu udah terbuka, lainnya yaitu BLBI itukan Rp600 triliun," lanjutnya.

Ketua DPP bidang Pemuda dan Olahraga Partai Demokrat ini juga tidak berkeberatan KPK mengusut kasus proyek pembangunan Sport Center Hambalang.

"Hambalang silakan kalau terbukti diungkap, kalau enggak terbukti ditutup saja. Jangan dibiarkan di area infotaiment itu, nanti susah, beritanya besar, penegakan hukumnya tidak seberapa," tutupnya.

take from : Okezone News

Ternyata Gaji Ke-13 Sudah Cair Minggu Kemarin

PALEMBANG, SRIPO — Sebanyak 15 ribu PNS di Pemerintahan Kota (Pemkot) Palembang, dijadwalkan hari ini Jumat (15/6) mulai dapat menerima gaji ke-13. Namun dipastikan tidak seluruh PNS tiap dinas (SKPD) menerima gaji 13 secara serentak.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Husni Thamrin di ruang kerjanya, Sabtu (14/6) mengatakan, petunjuk teknis mengenai pembagian gaji 13 dari PMK (Peraturan Menteri Keuangan) sudah diterima satu hari sebelumnya. “Jadi besok (hari ini) gaji 13 sudah bisa dicairkan atau dibagikan. Tapi pembagiannya tergantung dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) masing-masing,” ujarnya.

Dikatakan Husni, memang tidak secara serentak diterima atau dibagikan kepada PNS. Tapi pastinya gaji 13 akan dibagikan sesuai jadwal tiap SKPD. Secara teknis pembagiannya, para PNS bisa mengambil gaji tersebut di bagian keuangan tiap-tiap SKPD atau melalui rekening tiap PNS di Bank Sumsel Babel. Seperti halnya mereka menerima gaji rutin bulanan.

“Paling lambat pada akhir Juni 2012 ini pembagian gaji 13 PNS selesai. Selain PNS, gaji 13 juga diterima pensiunan PNS Pemkot Palembang. Gaji 13 yang diterima para pensiunan PNS, jumlah nominalnya sama seperti satu bulan gaji sebelumnya yakni gaji pokok dan tunjangan,” ujarnya.

Gaji ke-13 PNS bukan kebijakan pemerintah daerah, tapi memang sudah menjadi peraturan dari pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 52 tahun 2012. Mengenai anggaran gaji tersebut, bersumber dari APBN melalui anggaran belanja pegawai. “Anggaran sudah diajukan tiap SKPD, jadi intinya gaji 13 PNS Pemkot Palembang bakal dibagikan secepatnya. Tapi bagi pegawai honroer tidak ada gaji 13, karena tidak termasuk dalam kategori anggaran belanja pegawai,” ungkapnya.

Ditambahkan Plt Kasubag Pembendaharaan, April Meriadi, pemberian gaji ke-13 akan diberikan secara bertahap kepada 15.722 orang PNS dengan anggaran sebesar Rp 58.799.019.355. “Mengenai besarnya gaji 13 yang diterima tiap PNS berbeda-beda, tergantung dari golongan PNS itu sendiri. Tapi anggaran yang dikeluarkan bertambah dari tahun sebelumnya,” ujarnya. (mg19)

Sudah Dinanti-nanti

KABAR cairnya gaji ke-13 bagi seluruh PNS Pemkot Palembang, disambut suka cita sejumlah PNS. Meskipun belum menerima informasi secara tertulis dari SKPD bersangkutan, mereka sudah banyak mengetahui tentang pembagian gaji tersebut dari media masa.

“Kalau kami PNS guru biasanya dari tahun sebelumnya mengambil gaji 13 di Diknas. Tapi saat ini belum tahu kapan waktu tepatnya. Tapi informasinya dalam beberapa hari ini akan dibagikan,” ujar Ruspita (42), guru PNS SD Negeri 117 Sako Kenten.

Sama halnya diungkapkan Yasna (35), PNS Kelurahan D-III Kecamatan Ilit Timur (IT) I Palembang, gaji ke-13 biasanya dibagikan di bagian keuangan di kantor kecamatan di wilayah kerjanya. “Memang kami PNS di kelurahan belum dapat kabar secara resmi, mengenai waktu pembagian gaji 13. Alhamdulillah kalau memang sudah bisa cair,” tambahnya.

Sementara Nurmala, PNS guru SMP, menyambut gembira ketika diberitahu bahwa gaji hari ini bisa cair. “Kami la lamo nian dek nunggunyo. Maklum, duet itu biso untuk menutupi biaya sekolah anak,” ujarnya.

Take from : Sriwijaya Post

Pejabat Ketangkap Basah ML di Hutan

WINA - Seorang politisi Austria dijatuhkan denda sebesar 16 ribu poundsterling atau sekira Rp236 juta setelah tertangkap sedang berhubungan seks. Aksi politisi itu terekam oleh kamera tersembunyi di hutan.

Politisi yang tidak mau disebut identitasnya itu siap membayar denda bila foto-foto mesumnya dibumi hanguskan. Perdebatan pun sempat muncul antara asosiasi pemburu yang menempatkan kamera-kamera intai di hutan, dengan pakar hukum.

Menurut pakar hukum, hukum Austria melarang penggunaan kamera intai di wilayah hutan. Namun Asosiasi Pemburu Carinthia justru membela diri dan mengatakan, kamera-kamera itu ditempatkan sebagai alat untuk mengintai hewan-hewan liar di Hutan Carinthia.

"Saya tidak yakin berapa banyak kamera yang beroperasi di hutan Carinthia karena kamera-kamera itu tidak terdaftar. Kami pun tidak pernah mendapat masalah yang terkait penempatan kamera itu," ujar salah seorang anggota asosiasi pemburu Freydis Burgstaller-Gredenegger, seperti dikutip Telegraph, Minggu (17/6/2012).

Sejauh ini, sang politisi sangat malu ketika aksi bercintanya tertangkap oleh kamera intai di hutan. Namun Asosiasi Pemburu Carinthia sepakat untuk merahasiakan insiden ini dan tidak mempublikasikan foto-foto mesum itu.

take from : okezone news

Mahathir Ingin Pemerintah Malaysia yang Keras

KUALA LUMPUR - Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad berkomentar mengenai proses reformasi di negaranya.  Sejauh ini, beberapa pihak menganggap reformasi akan menghilangkan ketegangan antaretnis di Malaysia, namun Mahathir justru mengatakan sebaliknya.

Pria berusia 86 tahun itu mengutarakan kekhawatirannya terhadap langkah-langkah yang dilakukan Perdana Menteri Najib Razak. Mahathir menganggap Najib terlalu lembut dalam menyikapi oposisinya.

"Kita membutuhkan pemerintahan yang kuat. Mereka harus adil dan juga tegas," ujar Mahathir, seperti dikutip AFP, Minggu (17/6/2012).

Mahathir yang pensiun pada 2003 silam mengingatkan kembali tentang munculnya demonstrasi di negaranya. Menurut Mahathir, terlalu sering memberi kebebasan pada masyarakat akan menimbulkan resiko yang berat. Akan muncul sebuah perseteruan antarentis di Negeri Jiran itu.

"Saat ini, kita ingin menjadi liberal, tapi apa yang terjadi saat ini? Kita justru sangat memperhatikan isu rasial. Banyak warga yang menuduh warga lainnya rasial," imbuhnya.

Mahatir menilai, kampanye persatuan ras yang diusung oleh Najib sama sekali tidak bermakna. Mahathir pun mengkritisi kebijakan Najib yang tidak menahan seseorang atas dasar pemikiran politiknya. Kebijakan itu dianggap membuka pintu untuk masuknya ekstrimisme.

"Kita semua harus mengharapkan sebuah transisi kekuasaan yang mulus, namun bila koalisi Pemerintah Malaysia tidak bisa melakukan itu, peristiwa ini tidaklah baik untuk Malaysia," tutupnya.

take from : okezone news

Ngamuk, Pekerja Tambang Serang Polisi dengan Roket

MADRID - Para pekerja tambang di Spanyol menyerang aparat kepolisian dengan menggunakan roket dan ketapel. Serangan itu dilakukan untuk memprotes kebijakan penghematan yang dicanangkan Pemerintah Spanyol.

Pekerja tambang batu bara itu menyerang polisi di El Entrego yang berdekatan dengan tambang El Soton. Mereka menggunakan peluncur roket rakitan dan juga ketapel. Jalanan pun diblokade dan 8 ribu pekerja tambang lainnya berunjuk rasa.

Tidak ada korban yang terluka dalam insiden ini. Sejumlah pekerja tambang di El Entrego pun membawa tameng buatan untuk melindungi diri dan membarikade jalanan. Demikian, seperti diberitakan Daily Mail, Minggu (17/6/2012).

Demonstrasi itu dilakukan sebagai aksi protes pengurangan subsisi tambang, karena kebijakan itu dinilai akan menghancurkan industri pertambangan Spanyol. Meski demikian, Pemerintah Spanyol mengatakan, kebijakan penghematan itu dilakukan untuk menyelamatkan perekonomian di negaranya.

Deputi Perdana Menteri Spanyol Soraya Saenz de Santamaria mengatakan, negaranya akan selamat dari krisis, namun negara-negara Eropa diminta memperkuat kebijakan fiskalnya terlebih dulu. Pemerintah Spanyol pun mempertimbangkan adanya kebijakan bailout selanjutnya untuk menyelamatkan perekonomian negara.

Sementara itu Perdana Menteri Mariano Rajoy pun bersumpah, reformasi akan membuat perekonomian Spanyol menjadi lebih fleksibel dan kompetitif. Dana Moneter Internasional (IMF) pun sudah memperingatkan Spanyol akan insiden krisis yang melanda Negeri Matador itu.

take from : okezone news

2013, Ahmadinejad Pensiun Berpolitik

TEHERAN - Suratkabar asal Jerman melaporkan, Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad akan mengakhiri karier politiknya pada 2013 mendatang. Ahmadinejad pun tidak berniat untuk mengambil jabatan penting di satu partai.

Lewat wawancaranya, Ahmadinejad mengatakan, dirinya akan tetap aktif dalam politik di sebuah universitas. Namun Ahmadinejad tidak ingin terlibat dalam satu kelompok atau partai politik tertentu di Iran.

Ahmadinejad juga tidak bisa untuk mencalonkan diri lagi di pilpres mendatang karena dirinya sudah memerintah Iran selama dua priode. Ketika ditanya, apakah pria berusia 55 tahun itu akan mengikuti langkah Vladimir Putin, yang kembali ke kursi presiden setelah turun jabatan, Ahmadinejad pun menjawab, tidak.

"Tidak, delapan tahun sebagai presiden sudah cukup. Saya akan terlibat secara politis di sebuah universitas, namun saya takkan mendanai sebuah partai politik atau lembaga lainnya," ujar Ahmadinejad, seperti dikutip Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Minggu (17/6/2012).

Belakangan ini, sejumlah masalah pun dialami oleh Ahmadinejad dalam pemerintahan Iran. Pria yang sempat membuat delegasi Barat walkout di Sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu dipanggil untuk menghadap Parlemen Iran, guna menjelaskan masalah-masalah yang melanda perekonomian Negeri Persia.

Namun, di bawah kepemimpinan Ahmadinejad, Iran justru tampil sebagai negara yang berani. Ahmadinejad sempat menuding negara-negara Barat membuang-buang waktu dalam perundingan nuklir Iran. Iran pun belakangan ini terlihat agresif ketika menghadapi ancaman serangan dari Israel.

take from : okezone news

Pemerintah Gagal Atasi Konflik Papua

JAKARTA - Maraknya konflik dan aksi kekerasan yang terjadi di Papua kian meresahkan masyarakat . Rasa aman seakan menjadi barang langka bagi warga Papua,  terutama mereka yang kerap beraktivitas di luar rumah.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane menilai, pemerintah telah gagal total dalam menyelesaikan konflik Papua yang terus berkepanjangan.

"Pemerintah memang gagal dan tidak serius menyikapi soal Papua.," ujar Neta kepada Okezone, Minggu (17/6/2012).

Menurutnya, hal itu nampak jelas dari fakta-fakta yang ada bahwa sumber daya alam di Papua dikeruk dan dibawa keluar Papua setiap saat, sedangkan di sisi lain rakyat Papua tetap terbelenggu dalam kemiskinan dan kebodohan.

"Pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Papua lebih memanjakan investor, terutama asing, ketimbang penduduk asli Papua. Di sisi lain sebagian putera-putera daerah yang mendapat kesempatan duduk di posisi elit lebih berorientasi pada kepentingan diri sendiri dan kelompoknya," terang Neta.

Neta menambahkan, sudah saatnya pemerintah bersunggguh-sungguh dalam memperhatikan nasib rakyat Papua, yang terkesan telah lama di 'anak tiri' kan selama ini.

"Akibatnya sebagian besar rakyat Papua seperti terjajah di negeri sendiri. Sudah 67 tahun Indonesia merdeka tapi rakyat Papua masih tetap dibelenggu ketidakadilan," tutupnya.

take from: okezone news

KOMITMEN PETUGAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENERIMAAN PASIEN JAMKESMAS

Program pemerintah dalam memberikan sistem pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat tidak mampu merupakan salah satu tujuan dalam menjalankan visi dan misi pemerintah dibidang kesehatan. Sejak diberlakukannya program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jaminan Kesehatan Masyarakat) yang dimulai tahun 2008 sampai dengan saat ini, masyarakat sudah bisa merasakan manfaatnya, apalagi ditambah dengan program Jaminan Persalinan yang berlaku diseluruh pelayanan kesehatan pemerintah seperti Rumah Sakit, Puskesmas, dan sarana kesehatan lainnya yang perlu didukung dan dipantau secara terus menerus.

Melalui program Jaminan kesehatan tersebut pemerintah memberikan Kartu kepada masyarakat tidak mampu berdasarkan data yang diambil dari BPS agar sesuai, tepat sasaran dalam penerimaan dan tepat dalam penggunaannya, serta sosialisasi kepada sarana pelayanan kesehatan.

Namun demikian, rumor dan opini masyarakat mengenai penolakan sejumlah pasien pemegang kartu Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) kian waktu semakin banyak bermunculan di media massa baik cetak maupun elektronik, bahkan situs jejaring sosial seperti akun facebook dan twitter juga menjadi ajang masyarakat mem-boombardir komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat. Lalu bagaimana sebenarnya komitmen dari petugas pelayanan kesehatan dalam menerima pasien Jamkesmas?

Dimana-mana kata penolakan sering diartikan sebagian orang sebagai sebuah konotasi kata yang mengarah kepada “tidak menerima sama sekali” bahkan terkesan seperti menolak mentah-mentah. Namun disebalik penolakan yang kerap dilakukan oleh petugas pemberi pelayanan kesehatan, memiliki arti yang terkadang juga orang tidak memahami, sehingga kerap kali orang yang tidak memahaminya akan menyampaikan kepada siapapun tentang penolakan tersebut. Barangkali inilah yang terjadi beberapa pekan ke belakang dari sebuah rumah sakit pemerintah yang dikabarkan menolak pasien Jamkesmas.

Secara prosedural pasien pemegang kartu jamkesmas memang diberikan pelayanan secara gratis di tempat pelayanan kesehatan seperti Puskesmas dan Rumah Sakit. Akan tetapi setiap tempat pelayanan kesehatan memiliki aturan yang berbeda dan barangkali ini sudah kita maklumi bersama, yaitu :

1.  Pemegang kartu Jamkesmas yang berobat di Puskesmas gratis tanpa ada biaya sepeserpun

2.       Pemegang kartu jamkesmas yang berobat di Rumah Sakit :

a.  UGD (Unit Gawat Darurat). Pasien Jamkesmas tidak harus membawa rujukan dari puskesmas jika pasien tersebut dalam kondisi gawat.

b.   Poli Rumah Sakit. Pasien harus membawa surat rujukan dari puskesmas, jika tidak membawa rujukan maka pasien tersebut tidak bisa menggunakan kartu jamkesmas-nya (umum).

3.   Diluar pemegang/ pemilik kartu jamkesmas maka, kartu Jamkesmas tidak dapat dipergunakan/ pindah tangan kepada siapapun (kecuali ada kebijakan yang diatur di dalam tata cara perubahan dan pergantian data dari pusat).

Apabila kita perhatikan beberapa point diantara beberapa prosedur tentang berlakunya kartu jamkesmas bagi pemegang kartu jamkesmas, tentu hal ini sudah dapat dijadikan sebagai acuan di dalam prosedur penerimaan pasien di tempat pelayanan kesehatan.

Rumah sakit yang diberitakan menolak pasien jamkesmas pada dasarnya sudah menerapkan dan melakukan sosialisasi mengenai prosedur dan tata cara penerimaan pasien jaminan. Masalahnya pasien yang tidak mengerti dengan komitmen dari petugas pelayanan kesehatan yang menerapkan aturan seperti di atas banyak yang belum memahami dengan sepenuhnya bagaimana aturan dan prosedur jaminan kesehatan bagi pemegang kartu jamkesmas. Sehingga pada akhirnya mereka sebagai pasien pemegang kartu jamkesmas merasa ditolak oleh petugas dari rumah sakit.

Kesalahan dari pihak rumah sakit yang fatal sehubungan dengan rumor serta opini publik tentang penolakan pasien jamkesmas adalah, rumah sakit tidak/ belum membuat sosialisasi secara terbuka baik melalui iklan, reklame, atau tulisan-tulisan sederhana tentang prosedur penerimaan pasien jamkesmas yang benar. Disisi lain pelayanan kesehatan tingkat dasar seperti puskesmas juga jarang memberikan sosialisasi yang demikian kepada setiap pasien, apabila pemegang/ pemilik kartu hendak berobat ke rumah sakit.

Komitmen tetaplah sebuah komitmen yang harus dipertahankan apabila itu sudah menjadi prosedur yang benar, akan tetapi jangan sampai komitmen dari pelaksana lapangan si setiap pelayanan kesehatan menjadi boomerang bagi nama baik sebuah instansi rumah sakit.

PNS JADI SASARAN LAGI

Wah... lumayan juga nich, iseng-iseng liat breaking news ternyata PNS jadi sorotan publik lagi setelah sang penikmat hasil pajak “Gayus Tambunan” mulai sepi dibicarakan.

Sebenarnya dalam kasus ini tidak ada sesuatu yang istimewa menurut saya, tapi yang membuat kita semua geleng-geleng kepala adalah “Kenapa ini bisa terjadi?”. Bukan tidak percaya lagi dengan niat baik pemerintah yang sudah mulai konsisten untuk menegakkan supremasi hukum di Republik kita yang tercinta. Coba bayangkan (jangan lama-ngebayangin ya...?) setahap demi setahap, setiap kasus besar khususnya masalah KKN yang melibatkan para pejabat negara selalu saja berujung dengan hasil yang tidak memuaskan, entah itu putusan pengadilan yang membebaskan para koruptor atau pengalihan opini publik dengan munculnya kasus baru yang menenggelamkan kasus lama secara perlahan-lahan. Sehingga pada akhirnya penanganan kasus-kasus sebelumnya seolah tidak tertangani dengan baik.

Masih ingatkah dengan kasus Mantan Ketua KPK Antasari Azhar...? KPK muali turun kepercayaan akibat ulah sang ketua yang menjadi dalang pembunuhan seorang pengusaha bernama Nazarudin, eh.... usut punya usut melalui situs yang dipercaya ternyata, Antasari Azhar dijebak karena adanya konspirasi politik. Seandainya Antasari Azhar terus menjabat Ketua KPK banyak pejabat-pejabat Negara yang terlibat katanya.

“Maqdir Ismail, Penasehat Hukum Antasari Azhar mengatakan, pada proses pembuktian kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen yang menyeret Antasari itu banyak kejanggalan. Ada rekayasa pembunuhan dan ada rekayasa penjeblosan. “Waktu itu banyak fakta yang tidak diungkapkan,” selanjutnya baca disini aja ya.

Kasus Antasari mulai redup, muncullah kembali kasus Bank Century yang belum kelar sampai dengan saat ini, malah nama sang Perwira Bintang Tiga Institusi Polri yakni Komjen Pol Susno Duaji yang naik daun, ia dituduh bermain juga dalam kasus Bank Century karena tersadap berhubungan dengan pihak nasabah Bank Century (http://www.kilasberita.com) . Berawal dari sana akhirnya muncul istilah “Cecak vs Buaya”. Institusi Polri kalah dengan gugatan banyak facebookers yang menuntut cecak (ketua KPK Bibit & Chandra) dibebaskan dari tuntutan atau mengenyampingkan perkara tersebut alias depoonering dan menurut Jaksa agung Hendarman Supanji baru dua kali ini terjadi di Republik Indonesia.

Merasa malu dengan kejadian ini dan tuntutan rakyat untuk memberhentikan sang perwira polri Susno Duaji, akhirnya Kapolri memberhentikan Komjen Susno Duaji sebagai Kabreskrim Polri.

Merasa terpojok, Susno Duaji mulai Nyanyi untuk membuka kedok para pejabat Institusinya termasuk pada waktu itu Kapolri BHD alias Bambang Hendarso Daruri sempat disebut-sebut. Ho..3

Lumayanlah Susno mulai mendapat perhatian publik bahkan sempat mendapat dukungan dari DPR RI untuk memberikan keterangan seputar makelar kasus yang marak terjadi, tapi apa? kasus Susno juga sudah mulai surut dan entah bagaimana hasil dan komitmen penegak hukum kita, dan lagi-lagi hilang karena kasus baru yang menjadi topik yang mampu mengalihkan opini publik sebelumnya.

Ya.. kalau sudah begini mulailah rakyat lesu, senyum atau bahkan tertawa mendengar kasus baru yang kembali menjadi hot news.

Kalau sekarang giliran oknum PNS yang menjadi sorotan, mungkin hanya itulah yang bisa mereka lakukan, menyimpan dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat, atau dana dari proyek berbagai pengadaan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ke rekening pribadi adalah suatu hal yang biasa, toh juga uang tersebut akan kembali ditarik dan dimintai pertanggung jawabannya. Kepemilikannya hanya sementara waktu saja, menurut mereka mungkin lumayan kalau disimpan dalam jangka waktu satu bulan bisa menghasilkan (ha..ha...ha..), ketimbang korupsi besar-besaran para pejabat rakus yang tidak tersentuh hukum. (O..alaaaah... sama-sama ga bener ya...?)

Ok lah.. kalau memang pemerintah benar-benar konsisten terhadap hal-hal yang berbau KKN paling tidak pemerintah jangan tebang pilih (takut banjir kali yee klo nebang yang gede). Kasus segelintir oknum PNS yang sedikit merugikan negara ini hanya penyalah gunaan wewenang saja untuk mendapatkan nilai tambah, sedangkan kasus-kasus besar yang merugikan negara sampai dengan trilyunan rupiah dan jelas melibatkan pejabat-pejabat negara malah dibiarkan berlalu begitu saja (berlalu sambil mencari kasus baru agar kasus lama dilupakan oleh rakyat)

Waduh keburu ngantuk... besok dilanjut ya.....?

Pancasila Mampu Redam Radikalisme

Bersamaan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila hari ini, nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara Indonesia ini diharapkan mampu meredam tumbuhnya radikalisme yang berbasis keagamaan di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, radikalisme hingga saat ini kerap diekspresikan dalam wujud kekerasan dan pengeboman yang sejatinya tidak bisa ditoleransi. Seperti terjadi di Gereja Bethel Injil Sepenuh, Solo, Minggu 25 September lalu.

Menurut Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa MPR M Lukman Edy, pemahaman terhadap Pancasila secara utuh dan benar membuat warga negara akan taat kepada Tuhan dan menjadi warga negara yang mempunyai semangat kemanusiaan dan persatuan.

Menurut Lukman Edy, Pancasila menyediakan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang merupakan nilai universal yang digali dari tradisi dan agama-agama di Indonesia oleh para para pendiri republik ini.

Radikalisme yang berujung pada kekerasan tidak hanya tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, tapi juga bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan semua agama.

“Kalau masih ada kelompok yang menolak Pancasila sebagai dasar negara, mereka tidak mengerti sejarah lahirnya Pancasila dan negara Indonesia,” kata Lukman Edy dalam keterangan pers yang diterima okezone, Sabtu (1/10/2011).

Sebaliknya, lanjut mantan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal ini, jika ada sebagian warga negara menolak Pancasila dan kurang memahami Pancasila dengan benar, maka dia akan menjadi warga yang tidak menghargai orang lain, arogan, dan merusak kedamaian hidup masyarakat.

Karena itu, memahami dan mempraktekkan nilai-nilai Pancasila menjadi penting untuk membendung radikalisme yang kini menyasar generasi muda. “Kita harus selamatkan generasi muda dari pengaruh radikalisme. Jalannya ya menanamkan nilai-nilai Pancasila secara terus menerus, mendalam dan sesuai dengan zaman,” ujarnya.

Khusus untuk kalangan pejabat negara, Lukman Edy mengajak untuk mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dalam menetapkan kebijakan publik dan kehidupan sehari-hari. Sebab, menurut dia, rakyat sangat berharap nilai-nilai Pancasila diimplementasikan oleh aparat pemerintah dalam kebijakan dan praktek melayani masyarakat.

“Jika nilai-nilai Pancasila tidak diimplementasikan, lima atau sepuluh tahun lagi masyarakat akan makin apatis dan itu berbahaya bagi kehidupan negara kita. Apatisme masyarakat itu menjadi ancaman dan bom waktu yang membahayakan negara” tutupnya. 

take from : okezonenews

PERAN TENAGA PENDIDIK DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS HASIL DIDIK DI PUSDIKIF

Pendidikan merupakan bagian terpenting dari upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,karena pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bagi TNI pendidikan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar untuk membentuk,mengembangkan,memantapkan dan memelihara kemampuan prajurit TNI guna menghasilkan sosok prajurit profesional yang memiliki etika moral sesuai nilai - nilai kepemimpinan,ketauladanan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Kodiklat sebagai lembaga pendidikan dan  Latihan dilingkungan TNI – AD memiliki peran strategis dalam menghadapi tantangan dimasa datang yang menuntut adanya Sumber Daya Prajurit yang mempunyai kemampuan untuk mencapai tugas pokok TNI – AD. 

Berbicara masalah pendidikan , seringkali kita dihadapkan pada mata rantai   persoalan yang tidak jelas ujung pangkalnya dan dari mana kita harus memulai. Dalam hal ini, tenaga pendidik merupakan pihak yang paling sering dituding sebagai komponen yang paling bertanggung jawab terhadap kualitas hasil didik. Asumsi demikian tentunya tidak semuanya benar , mengingat masih ada beberapa komponen lain sebagai sub sistim yang mempengaruhi kualitas hasil didik. Namun begitu, harus diakui bahwa tenaga pendidik memang merupakan salah satu komponen dari sistim pendidikan yang sangat strategis dalam proses pendidikan. Oleh karena itu tidak salah kiranya apabila Dan Kodiklat  memberikan perhatian khusus terhadap pembinaan tenaga pendidik di lingkungan Pusdikif, sebagai salah satu agenda penting yang perlu mendapat prioritas guna meningkatkan kualitas hasil didik.   

Tenaga pendidik sebagai salah satu komponen pendidikan memang merupakan satu faktor dominan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pendidikan, sebagaimana laporan Komisi Nasional Pendidikan Depdiknas, yang menyatakan tersedianya tenaga pendidik berkualitas yang mampu melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran yang efektif serta mampu memanfaatkan fasilitas pendidikan dan situasi yang ada secara maksimal , merupakan faktor utama dalam menentukan kualitas hasil didik. Oleh karena itu , tenaga pendidik di lingkungan Pusdikif perlu senantiasa dioptimalkan kemampuannya agar dapat memberikan bekal kepada para peserta didik secara profesional sehingga dengan kemampuan yang dimiliki dapat menstransferkan ilmunya kepada peserta didik.

Optimization Validation Cavalry Battalion 4 / Assault Battalion Cavalry BE 4 / TANK IN Order To Support Duties Of Kodam

Validation of the organization implemented to manipulate the structure and objectives of the organization in order commensurate with the duties and functions that can be operated effectively and efficiently. Faced with the development of science and technology are increasingly sophisticated weaponry, the Army Cavalry unit trying to address in accordance with the capabilities and limits of its capabilities. For the current procurement of new combat vehicles still can not be implemented, therefore the development of organizational strength Cavalry Army was still using the old material assets contained in each unit.

Organization Assault Battalion Cavalry Kodam is contained in each one of the organizations Army Cavalry units equipped personnel and material Ranpur type tanks and APCs. This structure can not be perceived effective and efficient in every execution of tasks in each unit because there are two different types of abilities. These differences affect the implementation of the main tasks of the unit.

The impact of the above circumstances then the unit becomes a validated Yonkav Assault Tank and Kikavser Yonkav BS in every military command in Java, including Yonkav 4 / Assault Kodam III / SLW. Faced with the management, implementation constraints still arise. To address the conduct of validation is necessary to optimize the execution of validation Yonkav 4 / assault into Yonkav 4 / Tank arranged with an integrated management system which is expected to be achieved in accordance with the expected validation.

PENERAPAN HUKUM DAN HAM DALAM PELAKSANAAN TUGAS DI DAERAH OPERASI

Ketika mendirikan Negara  Republik Indonesia, para pendiri Negara  telah sepakat bahwa Negara  Republik Indonesa berdasar atas hukum (Rech Staat) dan bukan atas kekuasaan (Mach Staat), dengan adanya kesepakatan tersebut berarti bahwa semua perangkat-perangkat Negara  dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya harus berdasarkan Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga apabila suatu perangkat Negara  bertindak malampaui tugas dan fungsi serta wewenang yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka terjadi kesewenangan serta pelanggaran terhadap hukum dan hak-hak warga Negara, keadaan tersebut berakibat menimbulkan reaksi baik dilingkungan nasional maupun internasional.

Operasi militer yang dilaksanakan oleh TNI sebagai pelaksana tugas dan fungsi pertahanan yang dilaksanakan selama ini menunjukkan bahwa operasi militer yang dilaksanakan pada umumnya didasarkan pada pertimbangan taktis dan strategi sesuai doktrin dihadapkan pada keadaan yang berlaku serta berdasarkan aspek legalitas sesuai  perundang–undangan dan hukum Humaniter internasional, namun  pada pelaksanaan  operasi  dalam rangka mengatasi gerakan separatis bersenjata di beberapa wilayah pada beberapa kasus masih terjadi kesewenangan, pelanggaran hukum dan HAM hal ini dapat berakibat merugikan karena TNI baik secara institusi maupun perorangan terjebak tuntutan hukum nasional maupun internasional.      

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum tersebut maka diperlukan suatu upaya optimalisasi penerapan hukum di daerah Operasi, sehinga pelaksanaan operasi dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan dampak negatif berupa reaksi masyarakat baik dari dalam maupun dari luar negeri.

PEMELIHARAAN MATERIIL PALDAM GUNA MENDUKUNG SATUAN SIAP OPERASIONAL

Kodam sebagai kompartemen strategis melaksanakan pertahanan wilayah di darat dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara guna menghadapi berbagai macam ancaman yang ada. ” Pertahan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman.”  Kodam selaku komando pelaksana operasional dalam menghadapi ancaman mengendalikan operasi yang dilaksanakan oleh satuan organik maupun non organik yang ada dibawah kendali operasinya. Dalam pelaksanaan operasi satuan-satuan dilengkapi materiil peralatan/materiil satuan sesuai TOP/DSPP.  Paldam sebagai salah satu badan pelaksana Kodam mengemban tugas pokok menyelenggarakan pembinaan materiil peralatan TNI AD dalam rangka mendukung Kodam. Dalam kapasitasnya selaku pembina materiil peralatan di daerah, Paldam melaksanakan tugas fungsi utama dan fungsi organik.

Dalam rangka menghadapi dan mengatasi ancaman yang datang dari luar negeri maupun yang datang dari dalam negeri diterapkan pola operasi militer untuk perang dan pola operasi militer selain perang. TNI AD dalam melaksanakan tugas OMP (Operasi Militer Perang) maupun OMSP (Operasi Militer Selain Perang) dilengkapi dan didukung materiil peralatan yang memadai dengan kondisi yang harus dalam keadaan baik/siap operasional. Kesiapan materiil peralatan dimaksud dimungkinkan dengan terwujudnya pemeliharaan dan perbaikan materiil peralatan secara cepat dan tepat.

Paldam sebagai areal service dan pembina materiil pelatan Kodam senantiasa melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan materiil peralatan yang rusak agar materiil peralatan   satuan dalam kondisi baik.

Mencermati hal diatas, kiranya pemeliharaan materiil Paldam dan profesionalisme dalam pelaksanaannya sangat menentukan kondisi serta usia pakai materiil peralatan agar satuan siap operasional. Terpeliharanya materiil peralatan satuan dengan baik sangat mendukung dalam setiap kegiatan pelaksanaan tugas pokok yang menjadi tanggung jawab satuan.

KEMAMPUAN PRAJURIT SATUAN LEMBAGA PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN BINTER TERBATAS

Sebagai satu bangsa yang berada dalam lingkungan dunia luas bersama-sama dengan bangsa lain, maka dalam perjuangan mewujudkan masyarakat adil dan makmur, tidak dapat dihindari kemungkinan benturan dengan kepentingan negara lain.   Dalam keadaan demikian bangsa Indonesia yang cinta damai mengutamakan penyelesaian melalui perundingan dan diplomasi.  Sejarah perjuangan bangsa sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, telah memberikan  ciri dan identitas perang rakyat semesta, hal ini membuktikan bahwa kekuatan pokok tetap didasarkan atas kesadaran dan peran serta rakyat Indonesia, kekuatan pokok tersebut dapat diwujudkan dan dikembangkan melalui pembinaan teritorial.

Tanggung jawab pembinaan teritorial secara struktural berada pada Sat Kowil namun berdasarkan fungsinya merupakan bagian dari fungsi utama TNI AD yaitu menyelenggarakan Binter dalam rangka fungsi pertahanan negara.    Oleh  karena  itu  maka  semua  satuan  dalam jajaran TNI AD termasuk Satuan Non Kowil pada dasarnya mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kegiatan Binter yang berupa Binter terbatas.  Keberhasilan binter terbatas yang dilaksanakan oleh Satuan Non Kowil akan sangat berpengaruh kepada keberhasilan Sat Kowil dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai penyelenggara Binter. Oleh karena itu antara tugas Binter dan Binter terbatas sangat berhubungan erat dan saling terkait  di dalam pelaksanaan dan penyelenggaraannya.

Di dalam penyelenggaraan Binter terbatas peran prajurit Satuan Non Kowil sangatlah penting, disamping mendukung tugas Sat Kowil juga merupakan salah satu dari fungsi pembinaan satuan yang pada akhirnya bermuara pada fungsi pertahanan negara. Di lain pihak pelaksanaan Binter terbatas yang tidak sejalan dengan program Sat Kowil dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan yang pada akhirnya juga dapat melemahkan pertahanan negara itu sediri. Dengan mencermati hal-hal tersebut di atas maka perlu adanya optimalisasi kemampuan prajurit Satuan Non Kowil dalam rangka pelaksanaan Binter terbatas guna mendukung tugas pokok.