JAKARTA - Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika mengibaratkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) layaknya tayangan infotainment.
Lembaga antikorupsi ini dinilai Pasek hanya mempertontonkan hiruk
pikuk penegakan hukum, namun uang negara yang berhasil diselamatkan
sangat kecil.
"Daripada terjebak penegakan hukum yang saya bilang infotainment, karena penegakan hukum itu lebih besar hingar bingarnya," ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/6/2012).
Kondisi ini, kata Pasek, juga memperlihatkan KPK hanya memprioritaskan kasus-kasus yang tidak substansial. Sementara perkara fundamental yang bisa memasukkan pendapatan negara yang lebih besar, kata dia, justru tidak ditangani KPK.
Menurut politukus asal Bali ini, KPK jilid III akan sangat hebat bila berhasil membongkar kasus pajak, tambang, dan penggelapan subsidi BBM yang bernilai triliunan rupiah.
"Tiga itu sajalah, kita main di hulu, kalau kita main di hulu pendapatan APBN kita akan meningkat, karena kita main di hulu. Yang harusnya diambil dan masuk ke kas negara, itu lebih bagus," terangnya.
Pasek menegaskan, jika KPK hanya menangkap koruptor-koruptor kelas teri dengan kerugian puluhan juta rupiah, hal itu bisa dilakukan oleh polisi. KPK, lanjut dia, seharusnya bisa mengusut lebih jauh kasus Gayus atau BLBI. "Ada kasus pajak yang besar-besar ituloh, ya Gayus itukan sudah terungkap, dari kasus Gayus itu sebenarnya pintu udah terbuka, lainnya yaitu BLBI itukan Rp600 triliun," lanjutnya.
Ketua DPP bidang Pemuda dan Olahraga Partai Demokrat ini juga tidak berkeberatan KPK mengusut kasus proyek pembangunan Sport Center Hambalang.
"Hambalang silakan kalau terbukti diungkap, kalau enggak terbukti ditutup saja. Jangan dibiarkan di area infotaiment itu, nanti susah, beritanya besar, penegakan hukumnya tidak seberapa," tutupnya.
"Daripada terjebak penegakan hukum yang saya bilang infotainment, karena penegakan hukum itu lebih besar hingar bingarnya," ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/6/2012).
Kondisi ini, kata Pasek, juga memperlihatkan KPK hanya memprioritaskan kasus-kasus yang tidak substansial. Sementara perkara fundamental yang bisa memasukkan pendapatan negara yang lebih besar, kata dia, justru tidak ditangani KPK.
Menurut politukus asal Bali ini, KPK jilid III akan sangat hebat bila berhasil membongkar kasus pajak, tambang, dan penggelapan subsidi BBM yang bernilai triliunan rupiah.
"Tiga itu sajalah, kita main di hulu, kalau kita main di hulu pendapatan APBN kita akan meningkat, karena kita main di hulu. Yang harusnya diambil dan masuk ke kas negara, itu lebih bagus," terangnya.
Pasek menegaskan, jika KPK hanya menangkap koruptor-koruptor kelas teri dengan kerugian puluhan juta rupiah, hal itu bisa dilakukan oleh polisi. KPK, lanjut dia, seharusnya bisa mengusut lebih jauh kasus Gayus atau BLBI. "Ada kasus pajak yang besar-besar ituloh, ya Gayus itukan sudah terungkap, dari kasus Gayus itu sebenarnya pintu udah terbuka, lainnya yaitu BLBI itukan Rp600 triliun," lanjutnya.
Ketua DPP bidang Pemuda dan Olahraga Partai Demokrat ini juga tidak berkeberatan KPK mengusut kasus proyek pembangunan Sport Center Hambalang.
"Hambalang silakan kalau terbukti diungkap, kalau enggak terbukti ditutup saja. Jangan dibiarkan di area infotaiment itu, nanti susah, beritanya besar, penegakan hukumnya tidak seberapa," tutupnya.
take from : Okezone News
Tidak ada komentar:
Posting Komentar